Ketimpangan Persebaran Penduduk Merupakan Masalah Mendasar Pembangunan di NTB

Ketimpangan Persebaran Penduduk Merupakan Masalah Mendasar Pembangunan di NTB

By Badrul Munir

Ketimpangan pembangunan antarwilayah merupakan masalah umum terjadi. Tak perlu risih. Apalagi apologis. Tetapi jika disparitas terlalu terjal, tentu bukan lagi hal biasa, kemudian dibiarkan terjadi. Ia harus ditelusuri mengapa hal itu terjadi, kemudian mencari opsi dan solusi terbaik.

Dalam kasus NTB, pemicu utama ketimpangan adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Coba lihat. Dari 5.398.573 jiwa populasi penduduk NTB pada 2015, sebanyak 70,37 persen mendiami pulau Lombok, dengan kepadatan rata-rata 687 jiwa per kilometer persegi. Hanya sejumlah 29,63 persen penduduk di pulau Sumbawa, dengan kepadatan rata-rata 88 jiwa per kilometer persegi.

Ketimpangan persebaran penduduk yang sangat ekstrem, pasti akan berimplikasi terhadap berbagai aspek pembangunan. Katakanlah berkaitan dengan penyediaan infrastruktur wilayah dan fasilitas pelayanan publik. Termasuk utilitas publik lainnya. Di satu sisi kita tahu bahwa setiap wilayah memiliki kapasitas daya dukung (carrying capacity).

Sebagai contoh sederhana. Jika suatu wilayah memiliki kapasitas daya dukung hunian 100 orang. Kemudian wilayah tersebut ditempati 120 orang. Apa yang akan terjadi? Biar pun kebutuhan fisik penduduk terpenuhi sesuai standar normal,  tetapi faktor kenyamanan (comfort)  tidak akan bisa terwujud. Belum lagi adanya dampak sosial bahkan kriminal, dan berbagai ketidaknyamanan yang timbul akibat over capacity. Kebutuhan fisik boleh jadi terpenuhi, tetapi kebutuhan sosial dan non fisik lainnya jelas terganggu.

Pemicu ketimpangan lain yang berpengaruh dominan adalah konektivitas wilayah. Terutama transportasi darat, laut, dan udara. Hasil coret-coretan spasial yang saya lakukan, ditemukan bahwa pada setiap 1 kilometer persegi luas wilayah di pulau Lombok, terdapat jalan sepanjang 0,66 kilometer. Bandingkan dengan di pulau Sumbawa, hanya terdapat jalan sepanjang 0,28 kilometer pada setiap 1 kilometer persegi luas wilayah. 

Ketimpangan semakin terbedah,  jika melihat rata-rata jumlah penduduk yang dilayani oleh setiap satuan kilometer jalan. Di pulau Lombok setiap 1.000 jiwa dilayani oleh 1,1 kilometer jalan.  Sementara di pulau Sumbawa setiap 1.000 jiwa  dilayani oleh 3,66 kilometer jalan. Terbukti, indeks aksesibilitas pulau Lombok dan Sumbawa, sangat terjal.

Jika dikaitkan dengan standar rata-rata ideal, yaitu 0,5 kilometer jalan per kilometer luas wilayah.  Baik aspek kerapatan penduduk maupun kerapatan jalan, juga sangat timpang. Panjang jalan di pulau Lombok sudah melampaui angka ideal. Namun panjang jalan yang melayani penduduk masih kurang, sehingga lalu lintas sangat padat. Sebaliknya panjang jalan di pulau Sumbawa sebesar 0,28 kilometer per kilometer persegi wilayah, masih sangat kecil. Jauh di bawah rata-rata ideal. Akan tetapi jumlah orang yang dilayani setiap kilometer jalan sangat kecil. 

Dari analisis ini menggambarkan bahwa aspek distribusi penduduk sangat memengaruhi perkembangan suatu wilayah. Belum lagi jika ditelisik lebih dalam tentang kualitas penduduk.

Jika dilakukan kajian lebih dalam, persoalan ketimpangan penduduk inilah yang menjadi persoalan mendasar pembangunan di NTB. Ia menyasar bidang-bidang lainnya.  Implikasinya pada pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan hidup, sosial, politik dan keamanan. Dalam bahasa yang lebih lugas, muaranya pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Suka tidak suka, IPM provinsi NTB masih berada di deretan 32 dari 34 provinsi.

Dengan tetap memberi apresiasi kepada semua pemimpin NTB sebelumnya. Bagi pemimpin NTB ke depan, perlu pahami persoalan ini secara benar dan komprehensif. Ia harus mampu bekerja dengan gagasan-gagasan cerdas. Kreatif dan inovatif. Tak cukup dengan disposisi. Main telunjuk. Atau mengandalkan pihak-pihak lain. Ia mesti pahami anatomi persoalan daerah secara benar. Mampu mencari solusi taktis dan strategis. Itulah pemimpin yang kita harapkan. Ia menjadi simbol perlawanan bagi daerahnya. Baik di pentas nasional maupun global.

Jangan terjebak. Mendandani pulau Lombok dengan berbagai atribut infrastruktur wilayah, tanpa memahami kapasitas daya dukung dan karakteristik wilayahnya, adalah pekerjaan yang tidak solutif. Justru kontra produktif dengan prinsip-prinsip pembangunan people centered development. Demikian pula dengan pengembangan pulau Sumbawa. Dengan jumlah penduduk yang relatif kecil, butuh gagasan-gagasan inovatif dan progresif,  sesuai batas maksimal daya dukung wilayah yang dimiliki.

Memahami persoalan mendasar pembangunan daerah, berarti sebagian dari pekerjaan telah selesai. Saya berharap, teman-teman para cerdik-cendikia. Para intelektual publik, akan mampu memberi pemikiran terbaik untuk pecahkan persoalan kelambatan pembangunan daerah kita NTB tercinta. Semoga terjalin silaturrahim pemikiran di antara kita.●

Mataram, 20 Mei 2017. BM.

Pos ini dipublikasikan di KUMPULAN ARTIKEL. Tandai permalink.

sapalah kami dengan komentar anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s